Sri Mulyani Merencanakan Kenaikan Pajak Dari 900 Barang Impor

Posted on

Sri Mulyani Merencanakan Kenaikan Pajak Dari 900 Barang Impor

Konsultan Pajak Jakarta – Pemerintah memiliki rencana untuk dapat mengendalikan impor dari barang konsumsi dengan cara mengevaluasi tarif PPh impor. Ini merupakan langkah yang tegas untuk dapat mengendalikan deficit dari transaksi yang berjalan di kuartal II 2018 yang mana telah mencapai sebanyak 3% dari PDB.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika sekarang ini telah ada sekitar ratusan barang yang berasal dari komoditas impor yang hendal ditinjau lagi pada pengenaan pajak penghasil tersebut. Pengenaan tarif ini berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 132/2015 serta PMK 34/2017 yang dikenakan mulai dari 2.5%-7.5%.

“Ada kurang lebih 900 komoditas impor yang saat ini sedang melakukan review bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyebutkan melalui PIBT (Penerbitan Impor Berisiko Tinggi) yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai sangat amat diharapkan akan menjaid peta yang sangat jelas untuk barang impor jadi pemerintah bisa dengan mudahnya melakukan evaluasi pada semua barang konsumsi yang kena pajak penghasilan impor.

“Untuk barang impor yang telah diproduksi di dalam negeri utamanya yang dilakukan oleh UMKM kami akan melaksanakan langkah tegas untuk dapat mengendalikan barang konsumsi” ujarnya.

Sebelum itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Darmin Nasution mengatakan jika deficit dari transaksi berjalan yang mencapai 3% akan menjadi kekhawatiran untuk pemerintah juga Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, angka itu menurutnya akan membengkak jika dibandingkan dari akhir tahun lalu. “Awalnya akhir tahun CAD kita rendah, tidak salah itu mencapai 2,2% dari GDP. Mendadak saat ini dia melejit lebih dari 2.5%. memang jika dia telah mencapai 3% bahkan lebih, itu dianggap lampu kuning jika telah 3%” ucap Darmin Nasution.

Darmin turut mengungkapkan jika sebenarnya tren transaksi berjalan mulai dari orde baru dan memang terus mengalami deficit. Namun, deficit tersebut tidak lebih besar dari saat ini.

“Sejak awal memang tidak besar hingga tahun lalu. Mendadak awal tahun membersar, kemudian kita menyadari perlunya berbagai persiapan untuk perubahan supaya nanti hal itu tidak akan mengganggu lagi” kata Darmin.